KTT G20, Pemain Atau Mangsa Yang Empuk?

Zubaidah
(Ibu Rumah Tangga di Batola)

G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 di­na­ma­kan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia.

G-20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja.

Sejumlah negara yang termasuk dalam anggota G20 antara lain, Indonesia, Amerika Serikat (AS), Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, dan Turki. 

Selain itu, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa. Menurut kemenlu.go.id adapun beberapa peran Indonesia dalam forum G20 antara lain:

1. Indonesia dapat mengedepankan pendekatan konstruktif dalam pem­ba­hasan isu di G-20. Indonesia perlu terus menjaga karakteristik dasar G-20 tersebut dari desakan dominasi ataupun pengerasan sikap/posisi dari negara-negara anggota G-20.

2. Pergeseran posisi Indonesia dari negara low income countries menjadi negara middle income countries serta dari negara penerima bantuan menjadi negara penerima sekaligus negara donor, membutuhkan penyesuaian profil Indonesia di dunia luar. Untuk itu, peran aktif Indonesia di G-20 menjadi penting karena G-20 dapat dijadikan sebagai wadah untuk instrumen politik luar negeri RI mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025.

3. Mengingat Indonesia mempunyai cukup banyak success stories dalam program pembangunan, partisipasi Indonesia dalam G-20 dapat digunakan untuk meng­ed­e­pan­kan pengalaman Indonesia sebagai kontribusi global Indonesia dalam pembahasan forum G-20. Pada KTT Pittsburgh, misalnya, Indonesia menjadi contoh sukses pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi langsung (program BLT).

Indonesia dapat beker­ja­sama dengan Bank Dunia dan OECD untuk mengangkat berbagai success stories Indonesia. Atas berbagai success stories yang dimilikinya, dalam G20 Indonesia memiliki simpati yang dalam bagi negara-negara berkembang hingga Indonesia menjadi inisiator  ’General Expenditure Support Fund’yang membantu men­ye­di­a­kan likuiditas dana dari IMF dan Bank Dunia bagi negara-negara berkembang dan miskin.

Posisi yang mengkhawatirkan

Wakil Direktur Institute for De­ve­lop­ment of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menuturkan angka PDB merepresentasikan kekuatan ekonomi suatu negara. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi menggambarkan potensi eko­nominya.

“Beberapa tahun terakhir, peringkat PDB Indonesia tak bergerak dari posisinya sekarang. Indonesia mempunyai jumlah penduduk besar, jadi walaupun secara individu (PDB per kapita) kecil tapi jumlah penduduk banyak, jadi PDB besar,” katanya. 

PDB yang stagnan menunjukan kekuatan ekonomi Negara tersebut mandeg. Berjalan ditempat. Dan ini harusnya menjadi perhatian serius.  Artinya perekonomian juga menjadi melambat dan melemah. Negara dengan penduduk yang banyak seperti Indonesia diuntungkan. Seperti kata pepatah lama…banyak anak banyak rejeki. Banyak orang pendapatannya semakin bertambah.

Langkah Indonesia untuk lepas dari Negara berkembang menjadi Negara maju sangat harus didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). sebab tak ada lagi negara maju yang hanya bertumpu kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi lebih mengandalkan kekuatan SDM.  Selain itu Indonesia harus menggenjot pengembangan ekonominya dengan peningkatan industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Pertanyaannya Mampukah Indonesia? 

Negara G20 yang berhasil menggenjot PDB seperti China, India, dan Rusia tidak terlepas dari upaya industrialisasi besar-besaran. Mereka, katanya, menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui indu­str­i­a­li­sasi, investasi, dan perdagangan di samping memaksimalkan kekuatan pasar domestik. 

Untuk itu diperlukan modal yang besar untuk investasi dalam hal industrialisasi dan infrastruktur serta jaringan penunjang lainnya. Berbagai kebijakan untuk mendongkrak pembangunan ekonomi pun dilakukan.  Kebijakan import, SDM, SDA dan berbagai kebijakan dibuat guna menunjang terealisasinya menjadi sebuah Negara yang maju. Predikat Negara Maju yang bisa jadi membuat bencana bagi bangsa Indonesia

Konsekuensi dari industrialisasi tentunya terjadi peningkatan impor, namun sifatnya barang modal untuk keperluan industri. Kondisi ini lanjutnya bisa diakali dengan membuka keran perdagangan strategis dengan negara lain.

Perlu diwaspadai bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan. Investasi dengan berbalut hutang dengan bunga sebenarnya akan membuat sebuah Negara menjadi tergadaikan. Dalam salah satu pertemuan presiden China Xi mengatakan, akan mendukung Indonesia secara penuh.

Hal ini juga sudah terwujud dalam ambisi china untuk memuluskan proyek OBOR. Kerjasama dengan Indonesia berupa  investasi, hutang luar negeri China, dan MoU kerjasama Indonesia-China, merupakan jalan bagi China menguasai ekonomi Indonesia.

Pembangunan infrastruktur dengan investasi dan hutang dari China, serta MoU dalam pendirian Bank investasi Infrastruktur AIIB di Indonesia, memiliki bahaya terselubung bagi Indonesia. Sementara China sendiri yakin Indonesia akan kesusahan bayar (utang).

Sehingga penguasaan mayoritas perusahaan nanti akan dilakukan China. China akan mendapatkan keuntungan ekonomis dengan menguasai infrastruktur Indonesia. Keuntungan hasil investasi, lapangan pekerjaan bagi warga China, penguasaan properti disekitar infrastruktur yang dibangun, rantai pasok komoditas dari pelosok Indonesia, hingga pasar produk.

Karena itu sesunggguhnya ajang konfrensi tingkat tinggi apapun didunia ini tak lain adalah sebuah cara untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan sebuah Negara tertama Negara Negara besar. Sedangkan Negara Negara berkembang jika tidak hati hati mungkin tidak akan bisa bermain, bahkan hanya menjadi santapan siang Negara Negara besar tersebut.

Perdagangan Luar Negeri dalam Islam

Perdagangan luar negeri Negara Khilafah dikontrol sepenuhnya oleh negara. Warga negara Khilafah, baik Muslim maupun non-Muslim, dilarang melakukan perdagangan luar negeri dengan negara Kafir, tanpa seizin Khilafah. Karena itu, di perbatasan-perbatasan wilayah Khilafah dengan negara-negara Kafir, harus ada pengawas (mashalih) yang bertugas memantau lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari Khilafah.

Proteksime adalah politik perdagangan luar negeri yang dianut oleh ekonom Kapitalis. Teori ini mengharuskan keter­li­batan negara untuk mewujudkan apa yang disebut keseimbangan neraca perdagangan luar negeri. Kebijakan ini ditujukan untuk mempengaruhi neraca perdagangan (balance of trade) dan memecahkan masalah kelemahan ekonomi nasional.

Khilafah juga melakukan sejumlah proteksi untuk melindungi stabilitas ekonomi. Proteksi yang dilakukan oleh Khilafah tidak ditujukan untuk melindungi stabilitas ekonomi saja, tetapi juga ditujukan untuk mewujudkan stabilitas politik dan tugas mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Di sisi lain, kebijakan proteksi yang dianut Khilafah selalu sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam interaksi dengan negara-negara Kafir. Misalnya, jika negara Kafir mengenakan tarif 20 persen atas komoditas kaum Muslim yang masuk ke negara mereka, maka Khilafah juga akan mengenakan tarif yang sama terhadap komoditas-komoditas mereka yang masuk ke dalam Negara Khilafah.

Negara Khilafah juga mempunyai bahan-bahan mentah yang dibutuhkan umat dan negara, sehingga tidak membutuhkan lagi barang-barang tersebut dari luar. Karena itu, Negara Khilafah sudah bisa swasembada, dan tidak perlu mengimpor dari luar. Ini akan menjadikan emas dan perak, sebagai mata uang Negara Khilafah, tetap tidak keluar.

Negara Khilafah, misalnya, mempunyai cadangan minyak, gas, batubara dan tambang lainnya yang sangat kaya. Dalam hal ini, negara bisa menjual keluar dengan dibayar emas, atau barter dengan barang yang dibutuhkan, atau dengan mata uang keras untuk mengimpor barang dari luar.

Semuanya ini akan menjadikan perekonomian negara sangat kuat. Inflasi di dalam negeri, baik karena faktor kurs valuta asing maupun impor dengan menggunakan valuta asing bisa dihindari. Dengan begitu, neraca perdagangan negara Khilafah tidak akan pernah mengalami defisit, akibat nilai tukar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *