Ketua DPRD Berikan Jawaban Atas 4 Raperda

BATULICIN – Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) H Supiansyah ZA menyampaikan jawaban atas pemandangan umum eksekutif terhadap empat buah Raperda Inisiatif DPRD, di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (11/07).

Adapun empat buah raperda inisiatif tersebut yakni Raperda tentang Kepemudaan, Raperda tentang Pembinaan dan Pemeliharaan Kesenian Tradisional, Raperda tentang Bantuan Pendamping Pasien Tidak Mampu dan Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Situs Cagar Budaya.

Ketua DPRD, H Supiansyah dalam jawabannya atas pemandangan umum eksekutif terhadap empat buah raperda inisiatif yang disampaikan oleh Syarifudin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bupati beserta seluruh jajaran instansi terkait yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penyusunan empat buah raperda inisiatif tersebut.

Terkait Raperda tentang Kepe­mudaan, pihak legislatif meng­upayakan agar substansi materi Raperda harus mencerminkan tujuan untuk mewujudkan generasi penerus yang sehat serta memiliki karakter kuat, komitmen kebangsaan dan mempunyai kompetensi unggul guna melanjutkan pembangunan daerah.

Diperlukan penataan kepemudaan secara menyeluruh sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan daerah diberbagai kegiatan.

Raperda Kepemudaan juga akan menjadi payung hukum bagi SKPD yang nantinya ditujukan untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait kepemudaan.

Untuk Raperda tentang Pem­binaan dan Pemeliharaan Kesenian Tra­disional, pihak legis­latif meng­apresiasi atas masukan dan penam­bahan pasal-pasal yang ada pada Raperda tentang kesenian tra­disional demi kesem­purnaan penga­turan yang memang dibutuhkan dari Raperda tersebut.

Berkaitan Raperda tentang Ban­tuan Pendamping Pasien Tidak Mampu, adalah dalam rangka mening­katkan akses pelayanan kesehatan serta meringankan beban masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Situs Cagar Budaya bertujuan untuk memberikan kewe­nangan kepada pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam menge­lola Cagar Budaya sehingga dibu­tuhkan sistem manajerial perencanaan. rel/mz/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *