Kartu ‘Sakti’ KIP Disorot Masyarakat

mb/edoy
PERTEMUAN – Komisi IV DPRD Kalsel saat menggelar pertemuan dengan Kabid SMA dan SMK Disdikbud Kalsel bersama Dewan  Kelurahan Pelambuan Banjarmasin terkait banyaknya calon siswa yang tidak diterima masuk SMA.

BANJARMASIN – Meskipun tahapan Pene­rimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online sistem zonasi tingkat SMA-SMK di banua sudah usai, namun beragam persoalan masih mengemuka, khususnya terkait penggunaan kartu ‘sakti’ sebagai syarat mudah masuk sekolah.

Sebagian orang tua yang anaknya gagal lolos seleksi, mengeluh karena batasan kouta maksimal dan kurangnya sosia­lisasi tentang keutamaan warga miskin, masalah ini harus ada solusi agar tidak memarjinalkan calon siswa lainnya.

Keistimewaan pengguna Kartu Indonesia Pintar (KIP) tak terbendung pemegang kartu ‘sakti’ ini dengan mudah masuk ke sekolah negeri mana pun sesuai keinginannya, tanpa seleksi zona tempat tinggal bagi SMA dan nilai untuk SMK.

Tujuannya mengakomodir warga miskin mendapatkan pendidikan secara gratis, namun disisi lain keunggulan KIP mendapatkan kritik karena dinilai berlebihan karena tak adanya batasan maksimal kouta pen­daftar bagi pemegang KIP.

Sehingga memangkas hak anak-anak umum yang juga ingin menuntut ilmu di SMA negeri sekitar rumahnya, serta menge­biri lulusan SLTP sederajat dengan nilai tinggi, karena tersisih pemegang KIP kala ikut seleksi PPDB di SMK negeri.

Hal ini terungkap pada saat banyaknya laporan masuk ke Komisi IV DPRD Kalsel, bah­kan tidak hanya orang tua calon siswa saja yang mengadu sejum­lah pengurus Dewan Kelurahan Pelambuan Banjarmaisn Barat pun mengadu ke rumah banjar.

Menurut Bendahara Dewan Kelurahan Pelam­buan,­Muham­mad Sugiani,  dari 69 RT di kelurahan mereka, semua mela­porkan keluhan warganya terkait keutamaan KIP.

Putra-putri warga Pelambuan banyak terganjal masuk sekolah negeri karena kebijakan tersebut, anehnya banyak warga miskin dikawasan itu justru tak me­n­dapatkan KIP.

“ Kami berharap pemerintah daerah memberikan solusi agar masalah ini klir,” ujar Sugiani usai melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kalsel di Banjarmasin, Jumat (12/7).

Sementara itu, Anggota Ko­misi IV DPRD Kalsel, Ha­rianto, mengatakan, atas penga­duan masyarakat, Komisi IV DPRD Kalsel, menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan Kalsel dan Dinas Sosial Provinsi Kalsel meminta kete­rangan kedua lem­baga peme­rintahan daerah ini terkait KIP yang menjadi keluhan masya­rakat dalam PPDB anggota komisi iv dprd kalsel. “ Saya berharap instansi teknis terkait segera menindaklanjuti menyelesaikan persoalan ini,” ujar Harianto.

Dalam sepekan terakhir dprd kalsel sudah menerima 3 kali pengaduan dari kelompok orang tua siswa tentang polemik KIP, keluhan mencuat karena karena tak adanya batasan kouta mak­simal bagi pendaftar pemegang KIP dan kurangnya sosialisasi tentang keutamaan warga miskin dari ketiga pertemuan tersebut penyelesaian akhir diserahkan kepada instansi terkait.rds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *