Infrastruktur Daya Dukung Peningkatan Pariwisata

mb/bambang
PLAKAT – Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bogor Lia Katiana Dewi saat menerima plakat dari Komisi II DPRD Banjarmasin.

BOGOR – Rupanya tingginya pendapatan asli daerah (PAD) Bogor dari sektor pajak dan retribusi terkait pariwisata dikararenakan daya dukung infrastruktur.

“Namun untuk menarik kun­jungan wisatawan diperlukan even skala besar, tak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional,” ucap Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bogor Lia Katiana Dewi, di sela kunjungan Komisi II DPRD Banjarmasin dan ber­sama dinas terkait, di kantor BKAD, Kamis (11/7).

Di Bogor, ungkap dia, tingginya pendapatan pajak dan retribusi dari sektor pariwisata juga diuntungkan adanya istana kepresidenan yang kerap dipakai untuk rapat menteri, sehingga cakpan kunjungan hotel sinergi dengan target PAD.

Selain infrastruktur, lanjut­nya, hal yang perlu digaris bwahi untuk menunjang pariwisata adalah keter­sediaan atau mobilitas transportasi.

“Makanya Bogor men­jalin MoU dengan daerah tetangga, seperti dengan DKI Jakarta. Yang akan men­yambungkan Kereta MRT Jakarta-Bogor, melawati Cibubur,” jelasnya.

Disinggung soal kebocoran pajak dan retibusi? Dewi menya­takan, pihaknya secara simultan melakukan antisipasi, seperti memasang CCTV yang realtim online di semua tempat hiburan, hotel, karaoke, restoran dan sejenisnya.

“Itu dilakukan agar wajib pajak tak lagi berbohong dan manipulasi data. Jangan sampai kunjungan banyak tapi penda­patan minim,” sebutnya.

Bagi dia, peran DPRD juga sangat penting untuk melakukan pengawasan. “Di Bogor sini, dewan melakukan sidak pr tiga bulan terkait objek pajak,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengem­bangan Pariwisata Kota Banjar­ma­sinJimmy Khuzaimi menga­takan, upaya peningkatan sektor pa­ri­wisata dari Bogor sangat tinggi denganmelibatkan kerja­sama KPP Pratama dan kejaksaan.

“Harapan kita bisa men­contoh, sehingga sektor ajak dan retribusi terkait pariwisata bisa optimal seperti di Bogor,” ujar dia.

Ia menyadari peningkatan pariwiata terkait dengan kenya­manan infrsruktur. Jadi, ke depan PAD sektor pariwisata diting­katkan, sambil nfrastruktur dibenahi.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Purnamo menyebutkan sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam pungutan pajak.

Menambah penekanan agar wajib pajak tida melalukan manipulasi dan menyetor seperti seharusnya, ia menyarankan Pemko bekerja sama dengan KPK, seperti i Surabaya.

“Mudah-mudahan ke depan ada kerjasama tidak hanya dengan kejaksaan, tetapi juga dengan kepolisian serta KPK,” seutnya. Wakil Ketua DPRD Banjar­masin H Arupah Arif berharap optimalisasi retribusi da pajak terwujud di Banjarmasin.

“Harapan kita, wajib pajak konsisten membayar pajak sesuai dengan apa yang di dapat. Juga apa yan didapat di Bogor ini bisa diterapkan di Banjarmasin,” pungkasnya.edo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *