Peran DPD Memfasilitasi Raperda Menjadi Perda

Drs. HM. Sofwat Hadi, SH

BANJARMASIN– Peran Pa­nitia Urusan Legislatif Daerah (PULD)  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indo­nesia dalam pembentukan  Ran­cangan Peraturan Daerah (Ra­perda)  menjadi  Peraturan Daerah (Perda) sangat diharap­kan daerah.

Hal ini pasca disahkannya Undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI diberikan wewenang dan tugas baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Wakil Ketua II PULD DPD RI, Drs. HM. Sofwat Hadi, SH, mengatakan,PULD ingin lebih mendudukan prosedur dan substansi dari pembentukan kebijakan legislasi daerah dalam membentuk perda secara kom­prehensif dan membandingkan temuan-temuan yang ada.

Untuk memperjelas fungsi dan kewenangan DPD dalam rangka pemantauan dan evaluasi sekaligus konfirmasi PULD berkaitan dengan isu-isu dalam kontruksi penyusunan kebijakan legislasi daerah,PULD menye­lenggarakan Focus Group Dis­cussion (FGD) dengan tema “ Penyusunan kebijakan legislasi daerah dan sosialisasi kewe­nangan pemantauan dan evaluasi raperda dan perda oleh DPD RI.

“ Tujuan kegiatan ini untuk memahami pelaksanaan penyu­sunan kebijakan legislasi di daerah. Mensosialisasikan peran PULD dalam melakukan peman­tauan dan evaluasi ranperda dan perda. Serta menghimpun masu­kan-masukan terkait mekanisme, cakupan dan kondisi bagi PULD dalam melaksanakan pementauan dan evaluasi ranperda dan per­da,”ujar Sofwat Hadi usai acara FGD PULD DPD RI dalam penyusunan kebijakan legislasi daerah dan sosialisasi kewe­nangan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda oleh DPD RI di aula Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin, Kamis (11/7).

Negara Indonesia ini banyak adat istiadat, agama, aspirasi jangankan peraturan daerah bahkan peraturan undang-undang tidak mudah, makanya supaya tidak bermasalah DPD RI makanya melakukan pemantauan dan evaluasi untuk ikut di sebagai perwakilan daerah.

Ditambahkan, Anggota PU­LD DPD RI, Dr. Dedi Iskandar Batubara, mengatakan, ini kewenangan baru yang diberikan Undang-undang MD3 , dan ini direspon positif oleh DPD RI.

“Tentu saja mekanismennya yang diatur sedemikian rupa dan malah tumpang tindih, kita tidak ingin menyelesaikan masalah memunculkan masalah sesuai selogan penggadaian menye­lesaikan masalah,” ujar Dedi.

Karena ini diberikan kewe­nangan kepada DPD RI diatur formula misalnya membangun semacam perwakilan di daerah yang mengkaji ranperda dan perda, sehingga tidak harus bekerja semuanya ke Jakarta dan anggaran mobilitasnya tidak terlalu besar.

Sehingga kantor daerah DPD RI tidak berfungsi, karena ang­gota­nya hanya di Ja­karta.­Justru sekarang ini meng­efek­tifkan sudah berjalan,inikan perintah undang-undang apakah itu melibatkan Pemprov dan pemda.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, H. Bur­hanuddin mengatakan, selamat terhadap DPD RI yang tugas dan fungsinya yang disebut macan ompong tidak begitu lagi.rds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *