Kepala Daerah Rentan Gratifikasi Terkait Reklamasi

JAKARTA – Direktur Eksekutif Wahana Ling­ku­ngan Hidup Indonesia (Walhi) Yaya Nur Hidayati mengatakan kepala daerah sebagai pe­ngambil kebijakan rentan terhadap grat­i­fi­kasi terkait reklamasi.

“Saya menduga erat kaitannya dengan perizinan,” kata Yaya, di Jakarta, Kamis (11/7), terkait penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Nurdin ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama lima rekannya dan mengamankan sejumlah uang terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau.

Yaya mengakui skema perizinan reklamasi cukup panjang dengan berbagai aturan yang harus diselesaikan, diantaranya peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). “Skema penataan ruang laut yang berbeda dengan daratan,” ujarnya.

Menurut Yaya, jika aturan itu belum ditetapkan, kemudian pengambil kebijakan memberikan izin, tentu saja itu merupakan pelanggaran.

“Patut diduga ada gratifikasi kepada pengambil kebijakan terkait reklamasi,” tegas Yaya. Dalam catatan Walhi, kasus reklamasi teluk Jakarta juga menjerat anggota DPRD sebagai pengambil kebijakan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (10/7).

“KPK mengamankan uang lain dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, sedang dalam proses perhitungan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (11/7).

Uang tersebut diduga terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. Febri menyatakan tim KPK telah membawa pihak-pihak yang ditangkap tersebut ke gedung KPK, Jakarta.

“Mereka dalam perjalanan ke Jakarta lewat jalur udara, diperkirakan siang ini sampai di KPK dan akan dilanjutkan pemeriksaan intensif,” kata Febri.

Sebelumnya, pihak-pihak yang ditangkap tersebut telah menjalani pemeriksaan awal di Polres Tanjungpinang, Kepri pasca OTT.

“Hasil dari kegiatan ini akan disampaikan pada publik melalui konferensi pers sore ini,” ucap Febri. Diketahui, Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap bersama lima orang lainnya di Kepri pada Rabu. Adapun lima orang lainnya terdiri dari unsur kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta.

Partai NasDem akan memecat Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dari kader partai bila sudah ada keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan sebagai tersangka.  Nurdin disebut-sebut terkena OTT KPK terkait izin lokasi rencana reklamasi.

“Kalau terbukti tentunya akan segera diberhentikan karena tindakannya tidak sesuai platform partai,” kata kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate, Kamis (11/7).

Plate menegaskan, partai besutan Surya Paloh itu tidak akan menolerir kadernya yang terlibat kasus korupsi karena partainya sudah berupaya melakukan kaderisasi agar kadernya memiliki integritas.

Menurut dia, di internal Partai NasDem sendiri ada sedikitnya tiga tindak pidana utama yang bisa memberhentikan seseorang dari kepartaian jika melanggar, yakni melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

“Jika sudah ada keterangan resmi dari penegak hukum yang menangani, kami tidak perlu menunggu keputusan pengadilan untuk memberhentikan. Ini yang berkali-kali selalu kami tekankan kepada seluruh kader,” tegasnya.ant/rdi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *