Divonis Dua Tahun Penjara

google
Ratna Sarumpaet

JAKARTA – Vonis yang diterima Ratna Sarumpaet untuk kasus penyebaran berita bohong lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis, majelis hakim pimpinan Hakim Ketua Joni menjatuhkan hukuman dua tahun penjara untuk Ratna Sarumpaet. Sementara, tuntutan jaksa pada sidang sebelumnya adalah enam tahun kurungan.

Walaupun demikian, majelis hakim dan kejaksaan sepakat bahwa Ratna telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Joni juga menjelaskan, vonis penjara dua tahun akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Ratna sejak Oktober 2018.  Artinya, Ratna masih harus menjalani sisa hukuman selama 15 bulan dalam penjara.

Sidang pembacaan putusan untuk Ratna Sarumpaet dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Sidang sempat diskors selama satu jam pada pukul 12.17 WIB.

Pembacaan putusan dipimpin oleh Hakim Ketua Joni, dan dibantu dua anggota Hakim Krisnugroho dan Hakim Mery Taat Anggarasih.

Selama sidang berlangsung, Ratna ditemani oleh putrinya, Atiqah Hasiholan dan beberapa kerabat yang duduk tepat di barisan pertama kursi untuk umum di ruang sidang utama PN Jaksel.

Insank Nasruddin, kuasa hukum terdakwa kasus penyebaran berita bohong melalui media elektronik Ratna Sarumpaet mengatakan kliennya terbukti tidak menimbulkan keonaran. “Menurut hemat kami bahwa perbuatan ibu Ratna Sarumpaet jelas terbukti tidak menimbulkan keonaran,” ujar Insank saat disela skors persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Insank mengatakan bahwa kaya keonaran yang dirujuknya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu kerusuhan bentrokan fisik, adanya fasilitas umum yang rusak, serta harus dihentikan oleh aparat kepolisian, sementara menurutnya, perbuatan Ratna tidak termasuk ke dalam deskripsi tersebut.

“Demonstrasi dan keonaran itu dua hal yang berbeda, keonaran dengan orasi juga berbeda, tidak boleh digabungkan, berbahaya sekali logika berpikir kita kalau menggabungkan ini,” tambahnya.

Sebelumnya, pihak kuasa hukum Ratna membacakan dupliknya sebagai tanggapan terhadap replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menolak semua nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa dan menilai jika nota pembelaan tersebut tidak berdasar.

Pada dupliknya, kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa tidak terbukti terdakwa melanggar Pasal 14 Ayat (1) dikarenakan terdakwa hanya menceritakan hanya menceritakan berita bohong atas penganiayaan terhadap dirinya kepada orang terdekatnya dan keluarga untuk menutupi rasa malu dan tidak adanya keonaran.

Dalam kasus penyebaran berita bohong melalui media elektronik ini, terdakwa Ratna Sarumpaet didakwa melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan juga dakwaan Pasal 28 Ayat (2) juncto 45A Ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ia dituntut 6 tahun tahanan oleh JPU. ant/rdi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *