Anggaran Pilkada Kalsel 2020 Bakal Bertambah

Ilham Noor

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel meminta kepada KPU dan Bawaslu Kalsel untuk melakukan klarifikasi terhadap pengajuan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Kalsel Tahun 2020 sebesar total Rp210 miliar yang kemungkinan bakal bertambah.

Kemungkinan ini muncul setelah Panitia Khusus (Pansus) Raperda Dana Cadangan Pilkada DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat mengundang KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel untuk melakukan klarifikasi terhadap pengajuan dana masing-masing lembaga tersebut.

Menurut Ketua Pansus Raperda Dana Cadangan Pilkada DPRD Kalsel, Ilham Noor, pihaknya secara spesifik meminta Bawaslu Provinsi Kalsel untuk mengevaluasi kembali besaran dana yang diajukan untuk pengawasan Pilkada 2020.

Pasalnya, kata Ilham, dalam rancangan anggaran biaya (RAB) yang dibeberkan kepada Pansus, Bawaslu hanya memasukkan komponen biaya untuk pengawasan di enam kabupaten yang khusus melaksanakan pilkada tingkat provinsi saja.

Sedangkan untuk komponen biaya pengawasan di tujuh kabupaten/kota lainnya yang menggelar pilkada tingkat kabupaten/kota sekaligus tingkat provinsi, tidak dicantumkan dalam RAB.

“Kami meminta Bawaslu Kalsel untuk mengevaluasi dulu, supaya jangan sampai nanti ada miskomunikasi dengan Bawaslu tingkat kabupaten/kota, bahkan malah mengganggu kelancaran proses pilkada,” ujar Ilham, di Banjarmasin, Kamis (11/7).

Ilham berharap proses ini bisa segera dilakukan. Sebab Pemerintah Provinsi Kalsel meminta Perda Dana Cadangan Pilkada 2020 sudah tuntas dan disahkan sebelum dimulainya pembahasan di Badan Anggaran dan masuk dalam APBD Perubahan.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah, menyatakan sebelumnya hanya menghitung komponen biaya pengawasan yaitu honor Pengawas TPS dan Panwascam di enam kabupaten penyelenggara pilkada tingkat provinsi.

Sedangkan komponen biaya pengawasan yaitu honor Pengawas TPS dan Panwascam di tujuh kabupaten/kota lainnya sengaja tak dimasukkan menjadi komponen biaya dalam RAB karena dianggap biaya pengawasan akan diakomodir oleh Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota.

“Kami berpikiran karena dana sharing, jadi dana pengawasan Pilkada di tujuh daerah itu termasuk untuk honor Pengawas TPS dan Panwascam dianggap akan diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan usulkan anggaran ke pemda masing-masing,” ujar Erna.

Menurut Erna, hal tersebut sebenarnya didasari kekhawatiran akan munculnya tumpang tindih anggaran antara Bawaslu Provinsi Kalsel dan Bawaslu tingkat kabupaten/kota.

Namun setelah mendapat saran dari Pansus Raperda Dana Cadangan Pilkada, Erna menyatakan kembali akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu di tujuh kabupaten/kota tersebut untuk mengklarifikasi kesiapan anggaran untuk Pengawas TPS dan Panwascam di masing-masing daerah.

“Kami akan ko­mu­ni­ka­si­kan, bisa saja ada Bawaslu ka­bupaten/kota yang mungkin bisa mengakomodir atau bisa juga ada yang tidak mampu mengakomodir karena keterbatasan dana dari Pemda setempat,” jelas Erna.

Jika telah selesai, Erna menegaskan akan secepatnya mengkomunikasikan hasil koordinasi dengan Bawaslu tingkat kabupaten/kota kepada Pansus Raperda Dana Cadangan Pilkada di DPRD Provinsi Kalsel jika ada perubahan dalam RAB yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalsel.

Sebelumnya, rencana anggaran penyelenggara Pilkada 2020 Kalsel diprediksi sebesar Rp210 miliar yaitu masing-masing Rp150 miliar diajukan oleh KPU Kalsel dan Rp60 miliar diajukan Bawaslu Kalsel.rds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *