Masih Kekurangan 725 PNS

Khai­rud­din

PENAJAM – Pemerintah Ka­bu­pa­ten Penajam Paser Utara, Ka­li­mantan Timur, kekurangan se­kitar 725 pegawai negeri sipil atau PNS untuk mengisi di se­lu­ruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pe­me­rintah kabupaten setempat.

Sekretaris Badan Ke­pe­ga­wai­an Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Penajam Paser Uta­ra, Khairuddin saat ditemui, Se­lasa, mengatakan instansinya be­rencana mengajukan usulan for­masi penerimaan calon pe­ga­wai negeri sipil (CPNS) pada 2019 untuk menutupi kebutuhan pe­gawai.

“Usulan formasi penerimaan CPNS akan segera di­ram­pu­ng­kan, usulan itu sesuai data ke­bu­tuhan PNS pada organisasi pe­ra­ngkat daerah (OPD) atau SKPD di lingkungan Pemerintah Ka­bupaten Penajam Paser Uta­ra,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan PNS yang akan memasuki pur­natugas atau pensiun sebanyak 35 orang, sehingga lanjut Khai­ruddin, Pemerintah Kabupaten Pe­na­jam Paser Utara mem­bu­tuhkan tambahan PNS sekitar 725 orang.

BKPP Kabupaten Penajam Pa­ser Utara jelasnya, mem­bu­tuh­kan data kebutuhan PNS dari seluruh OPD untuk meng­u­sul­kan formasi penerimaan CPNS 2019.

Usulan dari setiap SKPD ter­sebut akan diverifikasi BKPP ber­sama Bagian Organisasi dan Tata Lak­sana (Ortal) Sekretariat Ka­bu­paten Penajam Paser Utara, men­yesuaikan peta jabatan dan beban kerja di masing-masing OPD.

“Usulan itu sesuai dengan ra­sio jumlah penduduk serta luas wi­layah seperti tertuang da­lam Pe­raturan Menteri Pen­da­­ya­gu­na­an Aparatur Negara dan Bi­rok­rasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011,” kata Khai­rud­din.

Setiap pemerintah daerah me­n­urut dia, mendapat alokasi 30 per­sen untuk CPNS, serta 70 per­sen untuk pegawai pe­me­rintah de­ngan perjanjian kerja (P3K).

Penerimaan CPNS maupun P3K tersebut diprioritaskan untuk me­menuhi kebutuhan pagawai di bi­dang pelayanan dasar seperti, te­naga kesehatan, pendidikan, serta tenaga teknis.

Kebutuhan formasi pe­ne­rimaan CPNS yang diusulkan se­tiap daerah mengacu pada Pe­ra­turan Menteri Pendayagunaan Ap­a­ratur Negara Nomor 26 Ta­hun 2011.

Batas waktu penyerahan usul­an formasi CPNS kepada Ke­menterian Pendayagunaan Apa­ratur Sipil Negara dan Birokrasi Re­formasi pada pertengahan Juli 2019. an/mb03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *