Kesetaraan Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas

TABALONG – Pemerintah Pro­vin­si Kalimantan Selatan terus ber­gerak mensosialisasikan Pe­ra­turan Daerah (Perda) Provinsi Ka­limantan Selatan Nomor 4 Ta­hun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Peyandang Di­sa­bilitas.

Kali ini Biro Hukum Set­da­prov Kalimantan Selatan me­ng­ge­lar sosialisasi kepada Aparatur Si­pil Negara (ASN) di Kantor Set­dakab Tabalong, di Tanjung, Ka­mis (27/6).

Kepala Biro Hukum Set­da­prov Kalsel, Ahmad Fydayeen, Mi­ng­gu (30/6) mengatakan, ke­gi­atan sosialisasi tersebut untuk mem­berikan pemahaman bagi Apa­ratur Sipil Negara tentang ke­be­radaan Perda Nomor 4 Tahun 2019.

Tujuannya agar punya pe­dom­an untuk meng­im­ple­men­ta­si­kan dalam program kerja di ma­sing-masing organisasi pe­ra­ng­kat daerah di banua tercinta ini.

Menurutnya, peserta sos­i­a­li­sasi ini berjumlah 40 orang ter­diri dari Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD), Dinas Pen­di­dikan, Dinas Sosial, Bagian Hu­kum Setda Kabupaten Ta­ba­long.

Dikatakanya, jajaran Pem­prov Kalsel tidak boleh tinggal di­am dan harus bergerak maju un­tuk mengoptimalkan hak-hak ya­ng seharusnya dinikmati oleh pa­ra penyandang disabilitas ter­ma­suk di bidang pendidikan.

Disampaikan Karo Hukum, Per­da Provinsi Kalimantan Se­la­tan Nomor 4 Tahun 2019 ten­tang Perlindungan dan Pe­me­nuh­an Hak Penyandang Di­sa­bi­litas pada bagian pendidikan be­risi 10 pasal.

Kepala Seksi Kurikulum dan Pe­ni­laian Disdikbud Provinsi Kal­sel Ernita Sarmini me­ng­a­ta­kan hak penyandang disabilitas da­lam bidang pendidikan me­li­puti mendapatkan pendidikan ya­ng bermutu pada satuan pen­di­dikan di semua jenis, jalur dan jen­jang pendidikan secara in­klusif dan khusus.

Selanjutnya, mempunyai ke­sa­maan dan kesempatan untuk men­jadi pendidik atau tenaga ke­pen­didikan pada satuan pen­di­dikan disemua jenis, jalur dan jen­jang pendidikan.

Mempunyai kesamaan ke­sem­patan sebagai penyelenggara pen­didikan yang bermutu, men­da­patkan akomodasi yang layak se­begai peserta didik dan Pemda wa­jib memfasilitasi, mem­pro­mo­sikan dan memasarkan hasi kar­ya penyandang disabiltas. 

Ditambahkanya, Pemerintah Dae­rah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pen­di­dikan untuk penyandang di­sa­bi­li­tas di setiap jalur, jenis dan je­n­jang pendidikan, pemerintah dae­rah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas da­lam program wajib belajar 12 tahun.

Pemda memfasilitasi pen­yan­dang disabilitas yang tidak ber­pendidikan formal untuk men­dapatkan ijazah pendidikan da­sar dan menengah melalui prog­ram kesetaraan.

Pemda menyediakan bea­sis­wa untuk peserta didik pen­yan­dang disabiltas berprestasi yang ora­ng tuanya tidak mampu, Pe­md­a juga menyediakan biaya pen­didikan untuk anak dari pen­yan­dang disabilitas yang tidak ma­mpu. 

Dia berharap dengan adanya so­si­alisasi Perda ini, tidak ada lagi kerancuan, beda persepsi ser­ta keragu-raguan dalam me­lak­sa­nakan perlindungan dan pe­menuhan hak penyandang di­sa­bi­litas bidang pendidikan di Ka­li­mantan Selatan. syh/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *