Prihatin Kalsel Masuk Zona Merah KPK

Suripno Sumas

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah zona merah oleh Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan dan kepr­i­hatinan kalangan masyarakat termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Secara eksplisit disebutkan Menteri Dalam Negeri, Tjahja Kumolo, Kalsel oleh KPK bersama Provinsi Papua, Sulawesi Selatan (Sulsel) dikategorikan sebagai daerah rawan korupsi dalam pengu­rusan aset daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, mengatakan,merasa prihatin atas ketetapan KPK dimana Kalsel termasuk satu dari tiga daerah masuk zona merah.

Tetapi dengan informasi itu menjadi hikmah karena warning tersebut Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menjalankan tugas pemerintahan danlainnya.

“Bagaimanapun juga Masalah korupsi ini sudah menjadi budaya yang harus dicegah, karena kita sangat prihatin dengan beberapa oknum pejabat tertentu yang harus pada akhirnya berususan dengan KPK. Kami menghimbau kepada institusi terkait keuangan, perbankan, menangani pemerintahan dan pembangunan agar lebih jeli dalam menjalankan kegiatan,”ujar Suripno di Banjarmasin, Rabu (19/6).

Karena berharap zona merah yang ditetapkan KPK harus bisa dihapus, sehingga tidak lagi termasuk provinsi yang diawasi dan diamati pihak KPK.

“ Saya kira untuk aset daerah jujur saja masalah aset belum tuntas, dan Gubernur pun sudah menyampaikannya bahwa pelaksanaan pemerintahan masalah aset ini yang belum tuntas 100 persen,”tegasnya.

Sangat memungkinkan pintu masuk dalam hal KPK ini melalui aset yang perlu diketahui dengan adanya masalah urusan pendidikan tingkat SMA dan SMK itu kan aset-asetnya belum selesai.

Kemungkinan dengan ketidak selesaikan aset-aset yang dikuasai pejabat tertentu, atau dialihkan pejabat tertentu dan inilah peluang yang dapat dimasuki KPK.Bahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sudah mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengurus aset milik daerah.

Sebab sejumlah provinsi yang sedang menjadi fokus KPK terkait area merah atau area rawan korupsi terkait aset milik daerah.Zona merah yang ditetapkan KPK cukup ironis, pasalnya belum provinsi Kalsel mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD nya tahun anggaran (TA) 2018 dari BPK RI walaupun memang di dalamnya terdapat catatan perbaikan di sektor pengelolaan dan manajemen aset.

Apalagi, opini WTP yang diterima Provinsi Kalsel atas LKPD TA 2018 merupakan opini WTP ke 6 berturut-turut yang diterima provinsi tertua di Kalimantan ini.rds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *