Media Berperan Mensosialisasikan Keberadaan BPKN

mb/bambang
PLAKAT – Ketua PWI Provinsi Kalsel, Zainal Helmie saat menyerahkan plakat kepada Ketua BPKN Pusat Ardiansyah Parman.

BANJARMASIN – Media cetak, elektronik dan media online diminta untuk men­sosia­lisasikan keberadaan Badan Per­lindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie usai menerima kunjungan Ketua BPKN Pusat Ardiansyah Parman beserta rombongan di Gedung Wartawan Jl Pangeran Hidaya­tullah Benua Anyar, Rabu kemarin.

Menurutnya, BPKN masih be­lum begitu dikenal di masya­rakat, padahal lembaga ini sudah lama berdiri dan berfungsi sebagai pemberi saran, pertim­bangan kepada pemerintah, dalam upaya mengembangkan perlin­dungan konsumen sesuai Un­dang-undang (UU) Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Ujar Helmi, sudah se­patut­nya PWI ikut berpartisipasi mem­per­kenalkan badan ini agar masyarakat tidak dirugikan dalam pelayanan konsumen, seperti kasus travel umrah maupun hak kecil uang kembalian dengan permen yang biasa ditemukan di mini market.

Sementara itu, Ketua BPKN Pusat Ardiansyah Parman usai melakukan kunjungan ke PWI kepada wartawan, mengakui perlu bantuan kawan-kawan wartawan khususnya PWI untuk menginformasikan keberadaan BPKN melaui media di Kalsel kepada masyarakat, terutama tentang perlindungan konsumen tersebut.

Dijelaskan Ardiansyah yang merupakan kelahiran Banj­ar­masin ini, memang organisasi yang mereka pimpin itu, ada perbedaan dengan YLKI. BPKN me­rupakan lembaga yang me­mang dibentuk oleh pemerintah dan memberikan saran dan merekomendasikan kepada peme­rintah, dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.

Kemudian melakukan pene­litian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang per­lindungan konsumen dan mela­kukan penelitian terhadap barang atau jasa yang me­nyangkut keselamatan konsumen, men­dorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Selanjutnya menerima penga­duan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Sedangkan YLKI, papar Ardiansyah, kehadirannya lebih dikenal dan mereka melakukan mengadvokasi membantu kon­sumen serta memperjuangkan hak-haknya.

“Tetapi pada kenyataannnya dua lembaga ini, sama-sama punya tugas dan fungsi mene­rima keluhan atau pengaduan konsumen, artinya tugas utama kita adalah melakukan perlin­dungan kepada konsumen,” jelasnya.edo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *