Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi

BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Tanbu terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPRD Tanbu, Rabu (19/6).

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Muh Alpiya Rakhman dihadiri Anggota DPRD Tanbu, Sekdakab Tanbu, H Roos­wandi Salem, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran pejabat Lingkup Pemkab Tanbu, BUMD dan perwakilan instansi vertikal dan Perbankan.

Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Tanah Bumbu, H Rooswandi Salem, dirinya berterimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada fraksi-Fraksi DPRD, atas masukan saran dan pertanyaan yang telah disampaikan guna men­dorong peningkatan kinerja Pemkab Tanbu.

Dalam jawabannya, Bupati Tanah Bumbu menyampaikan sejum­lah tanggapan dan penjelasan atas pertanyaan dan masukan yang disampaikan delapan fraksi yang ada di DPRD Tanah Bumbu pada Rapat Paripurna sebelumnya.

Diawali menanggapi peman­dangan umum Fraksi Partai Nasdem yang menghendaki keber­pihakan APBD lebih banyak untuk kepen­tingan masyarakat. Menurut Bupati, pada prinsipnya Pemerintah Daerah sudah mengakomodir aspirasi masya­rakat dan juga pokok pikiran DPRD melalui Musrenbang tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten.

Selanjutnya, terhadap peman­dangan Fraksi Amanat Demokrat, pemerintah mengapresiasi peningkatan sektor pendapatan yang capaiannya melebihi target yakni sebesar 110,62 persen.

“Capaian pendapatan tersebut tidak terlepas dari kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penyu­sunan anggaran yang tepat dan evaluasi kinerja pemerintah yang berbasis pada kinerja sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas disektor pendapatan,” ujar bupati.

Kemudian, terhadap pemandangan Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang menanyakan rendahnya pendapatan pajak dan retribusi parkir, Bupati berpendapat bahwa pajak parkir yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) baru bisa dilaksanakan di bulan Desember 2018.

Setelah keluarnya Perda No 4 Tahun 2018 tentang pajak parkir yang ditindak lanjuti dengan Perbup No 9 Tahun 2019, dimana Objek Parkir tersebut difokuskan di dua Titik yaitu Kantor Perbankan dan Mini Market sehingga target bisa tercapai.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menanggapi pemandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per­juangan yang menghendaki adanya audit internal oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan semua kegiatan yang menyangkut pengunaan Anggaran Tahun 2018.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut sudah otomatis dilakukan oleh Inspektorat, sebab pemeriksaan tersebut sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melaku­kan pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Penga­wasan Tahunan (PKPT).rel/mz/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *