Izin Tempat Penjualan Minol akan Dibatasi

mb/bambang
IZIN MINOL – Kadis Pariwisata Kota Banjarmasin Ikhsan Alhaque saat dimintai keterangan soal Raperda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol (minol).

BANJARMASIN – Sejumlah hotel, karaoke dewasa, pub, restoran serta diskotik dan se­jenisnya, terancam tak bisa men­yediakan dan menjual Minuman Beralkohol (Minol) atau minuman keras (Miras). Pasalnya, dalam pembahasan revisi Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bakal diberlakukan pembatasan tempat penjualan minol tersebut.

“Akan kita lokalisir yang diizinkan untuk menyediakan atau menjual Minol itu, hanya hotel bintang 4 dan 5, selain itu dilarang untuk menjual minuman keras tersebut,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjar­masin Ikhsan Al Haque, kepada wartawan usai rapat pembahasan Raperda tersebut.

Dijelaskannya, namun untuk penjualan Minol hanya ada di hotel bintang 4 dan 5 itu, tetap membutuhkan diskusi lebih lanjut, di Banjarmasin hanya ada 10 hotel berbintang 4, artinya izin yang dikeluarkan sudah jadi satu dengan izin hotel.

Dengan demikian tidak diperkenankan lagi karaoke, pub maupun diskotik yang tak memiliki hotel untuk berjualan minol, termasuk grand diskotik atau karaoke dewasa dan juga pub nya, selain pembatasan tempat berjualan minol tersebutk juga ada rencana menaikan nilai retribusi tempat penjualan minol itu.

“Perda yang sekarang ki­saran Rp 150 sampai Rp 350 juta per dua tahun, bisa jadi saat revisi nanti, nilainya naik pada sebe­lum­nya,”jelasnya.

Diungkapkanya, penarikan retribusi bukan dalam rangka peningkatan PAD, tetapi dalam konteks pembatasan atas tempat penjualan Minol tersebut, maka­nya nilai retribusi di Banjarmasin lebih mahal, dibandingkan daerah lain.

Selanjutanya hal itu sebagai bentuk semangat wakil rakyat dan pemerintah kota, membatasi peredaran Miras, sebab fakta dilapangan banyak ditemukan Minol beredar, tapi bukan ditentukan Perda, selain pem­batasan peredaran, revisi Perda juha ditekankan untuk pengen­dalian dan pengawasan Minol, selektifnya pemberian izin tempat penjualan minol itu,karena melihat ketentuan jarak yang tak boleh dekat sekolah dan tempat ibadah.

“Jadi sampai sekarang belum ada izin baru cuma izin lama, tapi untuk jelasnya soal izin tersebut ditanyakan ke dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Banjarmasin,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Revisi Perda HM Yamin menga­takan, konsep dan saran itu muncul untuk lebih memudahkan pengawasan, yaitu hanya hotel bintang 4 dan 5 saja yang diawasi, karena tak ada lagi restoran, karaoke, pub dan diskotik dan hotel bintang 4 ke bawah yang diizinkan menjual minil.

Saat ini dari 12 tempat yang pernah mendapatkan izin retribusi dan tak ada izin perpanjangan, hasilnya nol alias nihil, karena 12 tempat itu tidak membayar retribusi ke daerah, setelah terbitnya Perda Nomor 17 tahun 2012.

Dirinya berharap, jika revisi Perda itu diketok, Pemerintah Kota (Pemko) Ban­jarmasin lebih mem­per­tajam Perda tersebut, di­singgung soal mengundang pengusaha ter­kait, dinilai tidak perlu karena mempersulit dan me­nambah panjang pem­bahasan.

“Kalau ingin menekan pere­daran Minol,revisi Perda itu harus segera ditetapkan dan pengusaha yang tak melaksanakan akan diberikan sanksi serta tindakan sesuai dengan peraturan daerah tersebut,”katanya.edo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *