Dukung Bongkar Identitas Perusahaan Penunggak Jamrek

Burhanuddin

BANJARMASIN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, H Bur­hanuddin mendukung langkah konkrit Pemerintah Provinsi untuk menin­daklanjuti rekomendasi LHP BPK RI terkait penunggakan dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) puluhan perusahaan tambang.

Ia mendesak, pemegang IUP segera menunaikan kewajibannya menyetorkan jaminan reklamasi, jika ingin tetap melanjutkan usahanya.Polemik puluhan perusahaan tambang penunggak jamrek di Kalsel mencuat ke publik, saat wakil rakyat propinsi membeberkannya dalam interupsi rapat paripurna dewan beberapa waktu lalu.

“ Saya dukung langkah kongkrit Pemprov Kalsel terkait tunggakan Jamrek kepada puluhan perusahaan tambang,” ujar Burhanuddin di Banjarmasin,Rabu (19/6).

Sayangnya, dinas terkait hingga saat ini masih menutup rapat identitas penunggak jamrek tersebut.Setelah mengambil langkah memberikan surat peringatan kepada perusahaan tambang penunggak jamrek.

Kepala Dinas ESDM Kalsel,­Isharwanto mengumbar janji akan mengungkap identitas 49 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang belum setorkan dana jamrek.

Ancaman itu disampaikannya menyusul masih membandelnya 49 perusahaan tambang belum menunaikan kewa­jibannya menyetorkan dana jaminan reklamasi dengan total Rp 1459 miliar. Meskipun pihaknya sudah menyam­paikan surat peringatan pertama kepada peru­sahaan tambang.

“Saya membeberkan identitas perusa­haan tambang yang menunggak jamrek ke publik, jika hingga deadline 31 Juli mendatang masih tak merespon,” ujarnya.

Dinas ESDM sengaja memberikan waktu panjang, sebagai upaya pendekatan secara persuasif. Namun, apabila hingga batas akhir tidak juga menunaikan kewajibannya, mereka bongkar nama-nama pemegang iup tersebut.

Isharwanto mengaku carut marut pertambangan di banua sebagai pekerjaan rumah sejak masih dibawah pembinaan kabupaten. Ia menilai, saat itu pemda terkesan tidak tegas, sehingga masalah ini terus berlarut-larut. Kini saatnya mereka mengambil sikap tegas untuk menjalankan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.rds

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *