Bongkar Pasang Kelembagaan Parpol Rawan Temuan

BANJARMASIN – Partai politik kembali diingatkan agar teliti dan hati-hati dalam meng­gunakan anggaran partai politik yang dikucurkan pemerintah. Hal ini diingatkan lantaran rawannya terjadi temuan karena keteloran dan ketidakpahaman dalam penggunaan anggaran tersebut.

Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Kasman menga­takan, pengembangan kapaistas parpor yang fokus pada ke­lem­bagaannnya agar berjalan sesuai fungsinya.

“Jangan sampai parpol tersebut berdiri namun dalam kelembagaan yang ber­jalan sesuai,” ujar Kasman, disela-sela kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Parpol yang dilak­sanakan Kesbangpol di Gedung BKD, Diklat Jalan Kayutangi II, Selasa (18/6).

Menurutnya, parpol yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah harus sesuai dengan peruntukkannya atau tak bisa digunakan sembarangan. “Misal­nya dana tersebut diberikan untuk APK, sehingga tak boleh ke fungsi lain seperti baju partai atau lainnya, dan itu tak bisa ditawar-tawar lagi, “jelasnya.

Ia kembali melanjutkan, jika parpol politik tak menggunakan anggaran sesuai dengan petunjuk Peraturan Menteri no 36/2018 tentang penggunaan anggaran Partai politik. Jika menyimpang dan tak sesuai dengan perun­tukannya akan menjadi temuan BPK.

Diingatkan untuk tidak melakukan bongkar pasang struktur pengurusan yang men­jadi rawan temuan BPK. Misal­nya ada perubahan ketua dan pengurus maka bisa terjadi terjadi bongkar pasang pengurus yang juga berbau nepotisme.

Apalagi pemilihan orang bukan atas dasar kemampuannya, tetapi karena hubungan keke­luargaan merupakan pelanggaran hukum.

Pengembangan kapasitas parpol dalam pengembangan parpol tersebut agar sesuai.  “Bahasa kerennya KN, tapi bahasa sehari kerabat mau ikut kerja,” ucapnya

Kasman juga menyinggung soal kerawanan nepotisme di dalam batang tubuh parpol di hadapan para pengurus parpol se Banjarmasin. Mengingat selain melanggar hukum, hal ini juga akan berimbas terhadap kinerja parpol.

Kasman mengakui, proses pergantian pengurus memang sepenuhnya hak prerogatif parpol. Dan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan apabila melakukan pergantian hendaknya parpol bisa menyesuaikan ka­pasitas seseorang.

Bahkan, kalau perlu parpol diminta untuk berkonsultasi dengan Kesbangpol khususnya dalam hal pengayaan  SDM yang baru direkrut. “Misalnya TU baru. Kalau memang belum paham silakan berkonsultasi ke kami. Kami siap membantu,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut ada 60 perwakilan dari pengurus parpol se Banjarmasin yang diundang dalam sosialisasi dengan mengusung tema “Pen­didikan politik melalui pengem­bangan kapasitas partai politik” tersebut dan diisi 4 narasumber dari akademisi, KPU, MUI, dan Internal Kesbangpol sendiri. via

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *