Sepakat Revisi UU Persaingan Usaha

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) me­ng­kla­im revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang La­rangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat se­jatinya sudah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

Ketua KPPU Kurnia Toha menegaskan revisi uu tersebut akan se­gera disahkan dalam waktu dekat. Namun, prosesnya sempat ber­henti karena ada gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Perubahan uu masih dibahas di DPR, secara substansi DPR dan pemerintah sudah sepakat dengan materi amandemen-nya. Se­harusnya dalam waktu dekat bisa segera direvisi,” ujar Kurnia.

Ia menerangkan revisi UU itu akan menguatkan KPPU dalam men­yelidiki kasus ke depannya. Kurnia mencontohkan, lembaga itu bisa saja memberikan ancaman pidana kepada pihak yang me­ng­ham­bat proses penyelidikan.

“Misalnya tidak mau memberikan bukti. Kalau sekarang kami pe­lapor dan perusahaan tidak memberikan bukti ya kami tidak bisa apa-apa,” terangnya.

Kurnia menyebut hal itu akan menjadi angin segar. Pasalnya, se­lama ini KPPU juga tidak berwenang untuk menggeledah ruangan dan menyita barang layaknya kepolisian atau Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK).

“Kami tidak ada kewenangan menyita, tapi ada (kewenangan) an­caman. Minimal ada greget sedikit,” jelasnya.

Menurutnya, proses penyelidikan berjalan lambat karena KPPU tak memiliki hak untuk memaksa sejumlah pihak memberikan bukti pen­yelidikan.

Lembaga itu bisa dibilang bergantung dengan sikap koo­peratif perusahaan. cnn/mb06

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *