Bupati Tanbu Sampaikan 4 Raperda

Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor saat menyampaikan empat buah Raperda pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), H Sudian Noor menyampaikan Empat buah Ran­cangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Bumbu 2019.

Empat Raperda itu disampaikan langsung Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu yang digelar di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu, Selasa (11/06) siang.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanbu, H Muh Alpiya Rakhman dan didampingi Wakil Ketua DPRD, H Hasanuddin dan sejumalah anggota DPRD yang hadir.

Adapun Empat Raperda dimak­sud adalah Raperda Tentang Pertang­gungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2018, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Ter­hadap Perda tentang Pedoman Organisasi Struktur dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Raperda tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Mengawali pidatonya, Bupati Tanah Bumbu, H Sudian Noor berkesempatan menyampaikan ucapan selamat Hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD serta undangan yang hadir.

“Masih dalam suasana lebaran, ijinkan saya, atas nama pribadi, keluarga dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu meng­ucapkan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” kata bupati.

Bupati menyampaikan penjelasan secara garis besar dan menyeluruh terhadap 4 buah Raperda tersebut. menurutnya Raperda tentang Per­tanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2018 meru­pakan amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hal itu menyatakan bahwa Bupati menyampaikan Raperda Pertang­gungjawaban Pelaksanaan APBD, kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Alhamdulillah, yang menjadi kebanggaan kita bersama, dimana Kabupaten Tanah Bumbu telah enam kali mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) secara berturut-turut termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018,” ujar bupati.

Terkait Raperda tentang Pen­cabutan dua Perda, ujar bupati, seiring dengan diterbitkannya Pera­turan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan Orga­nisasi dan Tata Kerja Peme­rintahan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa.

Maka perlu mencabut, Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Peme­rintahan Desa dan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 tahun 2016 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

“Dengan demikian, kedua Perda tersebut tidak sesuai lagi dengan dinamika regulasi tentang penye­langgaraan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif serta mekanisme pengelolaan keuangan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sedangkan terkait dengan Raperda tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan, Sudian Noor menyebutkan, Raperda tersebut sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di kawasan perdesaan melalui pen­dekatan pembangunan partisipatif.

“Agar dapat membentuk kawasan Perdesaan diperlukan rancangan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam Peraturan Dearah Kabupaten Tanah Bumbu,” sebut H Dian (sapaan akrab Bupati Tanbu) itu.

Terkait Raperda tentang Penye­lenggaraan Kearsipan, bupati men­jelaskan, dalam upaya penge­lolaan Arsip yang baik, perlu dibangun suatu model sistem pengelolaan arsip yang andal serta menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas dan ketepatan waktu, dalam rangka mengantisipasi keterbukaan informasi publik serta ketersediaan akses informasi secara luas oleh semua masyarakat.

“Mengingat betapa pentingnya pengelolaan arsip dengan baik, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan pedoman bagi Penyeleng­garaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintahan Desa,” ujarnya.

Turut hadir pula unsur Forko­pimda, jajaran pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dari Kantor Kementerian Agama dan Perwakilan Perusda serta Perbankan.

Diakhir Rapat Paripurna dilaku­kan penyerahan secara simbolis Empat buah Raperda oleh bupati kepada Pimpinan Rapat Paripurna, yang kemudian diserahkan kepada Ketua Bapemperda DPRD Tanbu, La Ode Subhan dan kepada Anggota Banggar DPRD Tanbu, Fawahisa Mahabatan. rel/mz/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *