Belum Tentukan Langkah Bayar Utang ke Pertamina

JAKARTA – Pemerintah me­la­lui Kementerian Koordinator Bi­dang Perekonomian (Kemenko Pe­re­konomian) belum me­nen­tu­kan langkah dalam menanggapi pem­bayaran utang terhadap PT Per­tamina (Persero). Nilai utang pe­merintah ke Pertamina men­ca­pai 3,1 miliar dolar AS.

Seperti diketahui, piutang da­ri pemerintah terhadap Pertamina ter­sebut merupakan angka kom­pen­sasi yang harus dibayarkan pe­me­rintah sebab penjualan Pre­mium dan proyek bahan bakar min­yak (BBM) satu harga yang di­kerjakan oleh Pertamina.

Sekretaris Kemenko Pe­re­konomian Susiwijono me­ng­at­a­kan, pemerintah belum me­n­yu­sun ulang koordinasi lintas-ke­men­terian terkait hal itu. Di sisi lain, kata dia, kebijakan pem­ba­yar­an utang Pertamina me­ru­pa­kan kewenangan Kementerian Ke­uangan (Kemenkeu).

“Karena kan alokasi ang­garan yang atur itu Bu Menkeu, nah ini belum kita rapatkan lagi,” kat­a Susi saat ditemui Republika, di kantornya, Jakarta.

Dia menjelaskan, dalam waktu dekat Kemenko Per­e­ko­no­mian akan mengundang kem­ba­li Pertamina dan Badan Usaha Mi­lik Negara (BUMN) untuk ber­koordinasi bersama-sama.

Ken­dati demikian, dia me­ne­gaskan, pihaknya harus terlebih da­hulu mengkoordinasikannya de­­ngan Kemenkeu sebab posisi alo­kasi anggaran negara diketahui se­cara detail di kementerian ter­sebut.

Sebelumnya, Pertamina me­ri­lis bahwa total kompensasi ter­sebut berkontribusi sekitar 6,74 per­sen dari total penjualan dan pen­dapatan usaha.

Adapun ber­da­sarkan catatan laporan ke­u­ang­an Pertamina, kompensasi yang ha­rus dibayarkan pemerintah un­tuk pergantian penjualan Pre­mi­um dan BBM satu harga pada 2017 sebesar 740 juta dolar AS dan meningkat 3,1 miliar dolar AS tahun ini. rep/mb06

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *