Mantan Bupati Kotabaru Ajukan PK

mb/risma
SIDANG PK – Sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan H Irhami Ridjani, mantan Bupati Kotabaru yang kini menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

BANJARMASIN – Irhami Ridjani mantan Bupati Kotabaru yang kini terpidana kasus dugaan korupsi soal ganti rugi lahan, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (11/6).

Sidang PK dipimpin majelis hakim yang diketuai Yusuf Pranowo SH, dan selaku pe­mo­hon PK Irhami Ridjani hadir didampingi penasehat hukumnya dari kantor Advokat Hendra Karianga.

Sidang perdana dengan agen­da pembacaan isi berkas PK, ya­ng menurut kuasa hukum ter­dak­wa bahwa novom atau bukti baru yang diajukan untuk PK adanya putusan perdata dari Pengadilan Negeri Kotabaru.

Dalam novum yang diajukan penasihat hukum Irhami Ridjani,  adanya putusan perdata majelis hakim Pengadilan Negeri Ko­ta­baru No.5/Pdt.G/2016/PN Ktb. Intinya adanya perjanjian antara terpidana dengan PT Indocemen Tunggal Perkasa Tbk dapat dikatakan sah.

“Tentunya putusan perdata majelis hakim tersebut punya kekuatan hukum yang harus dapat menjadi pertimbangan dalam pe­nga­jukan PK ini,” beber Hendra.

Lanjut Hendra Putusan per­data PN Kotabaru ini lebih dahulu jik­a dibandingkan dengan perkara pidananya. Selain itu ia juga menilai pu­tusan majelis hakim agung terdapat  kehilapan sehingga dapat me­rugikan kliennya.

Menanggapi berkas PK yang diajukan pemohon, Kasi Pidsus Kejari Kotabaru Armein Ram­dhani SH MH,mengatakan me­minta waktu untuk mempelajari berkas PK tersebut.

“Kita akan tanggapi tapi kami juga minta waktu karena baru sekarang menerima berkas PK­nya,” ucap Armein. Sekadar diketahui pada pe­nga­dilan tingkat pertama atau  PN Tipikor Banjarmasin  terpidana diganjar selama empat tahun penjara serta denda Rp200 juta bila tidak dapat membayar maka kurungan bertambah selama dua bulan.

Hal ini jauh berbeda dengan putsan Mahkamah Agung No.­2607/Pid,Sus/2017 tanggal 18 April 2018, yang menjatuhkan vonis selama 12 tahun.

Yang mana putusan majelis Mahkamah Agung menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta biola tidak dapat membayuar maka ku­ru­ngannya bertambah selama de­lapan bulan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp­17.­846.656.500,- bila tidak dapat membayar maka dipidana selama lima tahun.

Terpidana mempunyai lahan dengan bukti surat surat tanah dari kepala desa yang ke­se­muanya berada di kecamatan Ke­lumpang Selatan yang ditawarkan ke­pada perusahaan semen yang ada di kecamatan tersebut.

Karena terpidana sebagai Bupati setenpat dianggap atau didakwa me­nya­lahkan guna wewenang untuk me­nekan PT ITP agar membayar ganti rugi lahan tersebut.

Hal ini menurut dakwaan JPU waktu itu terkait izin operasional listrik tidak dikeluarkan bila ganti rugi tidak dibayar, ternyata hal ini berujung di Pengadilan Negeri Ko­tabaru, melalui perkara perdata ma­ka keluarkan putusan  No.5/Pdt.G/2016/PN Ktb. yang kini di­jadikan salah satu bukti baru. ris

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *