loader image

Bupati Terima WTP Ke-6 Bagi Tanah Bumbu

Bupati Terima WTP Ke-6 Bagi Tanah Bumbu

Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), H Sudian Noor berfoto bersama Ketua DPRD Tanbu, H Supiansyah dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Tornando Syaifullah, usai penyerahan WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 kepada Pemkab Tanbu

BANJARBARU – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Pemerintah kabu­paten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) harus menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Tanbu, H Sudian Noor usai acara penyerahan Laporan Hasil Peme­riksaan (LHP) atas Laporan K­e­uangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 di Aula Gedung BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu (22/05).

“Semua unsur-unsur yang ada di SKPD Pemkab Tanbu harus me­maknai dan mampu menyamakan persepsi,” ujar bupati. Bupati mengatakan, dengan opini WTP tersebut, Pemkab melalui SKPD yang ada harus mampu menjadikan hasil opini.

Sebagai landasan visi dan misi Pemkab Tanbu dalam mening­katkan kualitas dan kuantitas kesejah­teraan masyarakat Bumi Bersujud.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu, H Rooswandi Salem mengatakan dengan diperolehnya opini WTP oleh Pemkab Tanbu itu, tentu harus menjadi tolak ukur bahwa kesejahteraan masyarakat Tanbu sudah meningkat dan semua terwujud dengan meningkatknya kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya.

“Satu hal yang harus jadi motivasi kolektif kita, dengan teraihnya opini WTP yang keenam kalinya ini, kita sudah tidak lagi mengejar opini WTP sebagai orientasi utama, tetapi opini WTP itu sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan daerah dalam memfor­mulasikan tata kelola birokrasi yang akuntabal,” kata Rooswandi Salem.

Menurut Rooswandi, peningkatan kualitas laporan dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel menjadi keharusan dengan basis terkelolanya administrasi aset dan keuangan daerah yang baik.

“Dengan tata kelola aset dan keuangan yang baik akan memberikan output yang berkualitas dari pelak­sanaan birokrasi yang efisien dan efektif yang akan berdampak nyata bagi pelayanan optimal kepada masyarakat,” katanya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Tomanda Syaifullah mengatakan dari hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2018 terhadap ada 13 kabupaten/kota di Kalsel keseluru­hannya memperoleh opini WTP.

Dengan predikat WTP yang telah diraih itu, pemerintah daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Seiring dengan itu, pemerintah daerah harus mampu memfor­mulasi­kan program-program pembangunan prioritas yang beroriantasi penuh terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Tomanda Syafullah. rel/mz/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *