Satpol PP Bakal Miliki PenyidikanPidan Narkoba

DPRD Kota Banjarmasin bersama bagian hukum pemerintah kota kembali membahasn raperda pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya. Diruang mini DPRD Kota Banjarmasin.

BANJARMASIN– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin bersama Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya, di ruang rapat mini DPRD Kota Banjarmasin.

Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdako Banjarmasin Jefri menjelaskan, yang menarik dalam pembahasan raperda tersebut, jika disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Pemko Banjarmasin, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Satpol PP, mendapat kewenangan sebagai penyidikan, terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Banjarmasin.

Karena, dalam rancangan produk hukum tersebut, selain kepolisian RI, penyidik PNS berwenang melakukan penyidikan atas penyalahgunaan narkoba dan zar aditif lainnya dan dalam draf Raperda itu, penyidik PNS berwenang menerima laporan, pengaduan tindak pidana narkoba.

Tindakan pertama pemeriksaan, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal tersangka. Kemudian, melakukan penyitaan barang dan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, sebagai tersangka dan saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan, dalam pemeriksaan perkara, juga mengadakan tindakan lain, menurut hukum bisa di pertanggungjawabkan.

“Namun, kewenangan penyidik Satpol PP itu terbatas, sebab bisa dihentikan atas petunjuk kepolisian RI, termask harus memberitahukan dan memyampaikan laporan penyidik ke Kejaksaan melalui kepolisian RI sesuai KUHAP,”jelasnya.

Menurut Jefri, sebab Satpol PP mempunyai penyidik untuk penindakan tindak pidana ringan (tipiring), sementara draf Raperda itu dapat catatan dan dimninta kejelasan beberapa isi atau substansi pasa dari Pemprov Kalsel, saat diminta untuk meninjau ulang.

Sehingga ada rapat pembahasan kembali, sudah pernah dibahas, namun perlu dilakukan klarifikasi dan tata ulang, makanya pihaknya diskusi lagi untuk perbaikan, salah satu pasal yang diminta penjelasan yakni, penanganan pelajar terlibat narkoba,”Untuk yang menangani yakni 7 Puskesmas yang sudah ditunjuk untuk pengobatan pecandu narkoba,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda H Asmad mengatakan, fokus utama aturan hukum itu untuk memusnakan dan membasmi peredaran narkoba di Banjarmasin, selain itu memberikan perhatian khusus kepada pelajar yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Pendidikannya tetap jalan, rehabilitasi jalan, anak perlu perhatian, tetapii pendidikan si anak tetap nomor satu,”katanya.edo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *