Mantan Kades Pondok Babaris Minta Keringanan

mb/risma
DANA DESA – Sidang korupsi dana desa dengan terdakwa Rusmansyah mantan Kades Pondok Babaris, Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten HSU.

BANJARMASIN – Rus­man­syah mantan Kepala Desa Pon­dok Babaris Kecamatan Sungai Pan­dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terjerat kasus dugaan korupsi dana desa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin merasa ke­be­ratan dengan tuntutan JPU Adi Padma Amijaya SH, yang menuntut dirinya selama 3 tahun dan 6 bulan.

Keberatan akan tuntutan JPU, terdakwa tuangkan dalam no­ta pembelaan, dan meminta agar majelis hakim yang di­pim­pin Yusuf Pranowo SH mem­be­rikan keringanan hukuman.

Menurut Mukhtar Daud Yah­ya SH, selaku penasehat hu­kum terdakwa yang menjadi ala­san pihaknya meminta ke­ri­nga­nan, apa yang telah dikerjakan ol­eh terdakwa selaku kepala desa telahdilaksanakan dan dinikmati masyarakat desa Sungai Pandan.

“Selain itu kesalahan ter­dak­wa tidak melakukan pembukuan ata­u laporan terkait uang yang di­gunakan untuk kepentingan war­ga Desa Sunga Pandan, se­perti acara pengantinan maupun kematian,”ucap Mukhtar.

Jaksa Penuntut Umum (JP­U)­ Adi Padma Amijaya me­nya­takan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah se­agaimana pada pasal 3 UURI No 31 tahun 1999 sebagaimana diu­bah dan ditambah dengam UU No 20 Tahun 2001 tentang pe­rubahan ataa UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan menuntut terdakwa selama tiga tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta atau sub­sidair 5 bulan kurungan, ser­ta membayar uang pengganti se­besar Rp 195 juta, dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar maka gantinya ku­ru­ngan selama enam bulan.

Dengan muka tertunduk Rusmansyah mendengarkan tun­tutan jaksa penuntut umum yang cukup tinggi utuk dirinya akibat menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

Diketahui, ketika menjabat se­bagai kepala desa sejak tahun 2015-2016, terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan ke­uangan dan desa pada anggaran tahun 2016, sehingga terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp195.082.600.

Menurut JPU terdakwa da­lam mengelola keuangan dana desa tersebut  tidak melibatkan bendahara tetapi keuangan lang­su­ng di ambil sendiri oleh ter­dakwa.

Sehingga tambah JPU, per­ta­nggungjawab yang dibuat terdakwa merupakan rekayasa dan tidak sesusi dengan kenyataan atau pisik bagi bangnan in­sfra­struktur.

Dari hasil perhitungan BPKP me­nurut JPU di hadapan majelis ha­kim  terdapat unsur kerugian negara yang mendekati angka Rp200 juta. Uang yang tidak dapat di­per­ta­ngungjawabkan tersebut di­gu­na­kan terdakwa untuk ke­pen­ti­ngan diri sendiri.ris

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *