Kalsel Tawarkan Kesiapan Aset Strategis

humprokalsel
BAHAS IBU KOTA – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor (tengah) saat memaparkan tentang kesiapan dan kondisi Kalsel jika dipilih sebagai lokasi Ibu Kota Negara Indonesia, di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta.

JAKARTA– Pemerintah melalui kementerian terkait terus melakukan kajian komprehensif  soal  rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Sa­lah satu langkah penting yang dilakukan ada­lah menggelar forum diskusi meng­ha­dir­kan para kepala daerah yang provinsinya ter­pilih menjadi kandidat sebagai ibukota  pengganti Jakarta.

Melalui  Kantor Staf Presiden (KSP)  digelar diskusi media dengan mengundang empat kandidat yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat.

Dalam forum uji masing- masing kepala daerah diberikan kesempatan  memaparkan kesiapan dan keunggulan daerahnya di depan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (6/5) pagi

Gubernur  Kalsel H. Sahbirin Noor, misalnya, dalam presentasinya lebih menekankan pada aset vital yang telah dimiliki Kalsel, di samping keuntungan faktor geografis dan budaya  masyarakat yang  hidup berdampingan

Konsep yang ditawarkan Kalsel, sebut Paman Birin, sapaan akrabnya, akan berbeda dengan daerah lainnya. Sebab daerah  dkenal penghasil batu mulia kelas dunia itu memiliki sarana dan prasarana penting atau aset strategis utama.

“Kalsel berada di tengah-tengah negara, yang ke depanya diharapkan dapat menyeimbangkan pembangunan di kawasan Barat dan Timur Indonesia,”  terangnya.

Dari sisi  geografis , Kalsel dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Di mana, difungsikan sebagai jalur pelayaran Internasional.

Selain itu, Kalsel  juga bebas dari ancaman gempa dan gunung berapi, karena tidak berada pada jalur ring of fire. Dari segi aspek pertahanan dan keamanan, Kalsel relatif aman, dengan posisi berada di tengah-tengah NKRI.

Memiliki akses darat udara dan laut serta tidak berbatasan secara langsung dengan negara tetangga, sehingga aman dari ancaman negara-negara tetangga atau negara lain.

Selanjutnya, dari kepadatan penduduk, Kalsel relatif rendah dengan tingkat kepadatan 108,8 jiwa perkilometer, menjadi pertimbangan untuk kemudahan pengaturan tata ruang.

Masyarakat Kalsel terdiri dari beragam etnik suku bangsa, yaitu suku banjar, jawa, bugis, dayak, madura, mandar, suda, tionghoa, arab, batak dan bali. Dengan tingkat toleransi masyarakat yang sangat ramah dan baik.

Gubernur mengatakan, Pemprov Kalsel saat ini sudah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare.  Ketersediaan lahan tersebut tidak mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sedangkan ketersediaan infrastruktur juga menjadi poin penting dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalsel.

Di Kalsel sudah tersedia Bandara Syamsudin Noor yang sebentar lagi berstatus internasional.  Tiga bandara lokal  lainnya, akni Bandara Stagen di Kotabaru, Bandara Bersujud di Batulicin dan Bandara Warukin di Tanjung.

Pelabuhan nasional dan adanya potensi pelabuhan laut dalam, tersedia jalur jalan nasional lintas Kalimantan, rencana pembangunan kereta api dan sudah tersedia trase jalan bebas hambatan.

Bahkan, Gubernur Kalsel menggambar posisi pusat pemerintahan yang berada diantara dataran tinggi dan laut. Dataran tinggi berada di belakang merupakan gambaran untuk daerah resapan air.

Diakhir diskusi tersebut, Paman Birin menyebut Kalsel bukan hanya singkatan dari Kalimantan Selatan, tetapi Kalsel itu juga Kalian Selamat.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN) /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan secara singkat rencana pemindahan ibukota. Ibukota nantinya akan berkonsep smart, green dan beautiful

Bambang mengungkapkan rencana pemindahan ibukota tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

“Secara singkat, yang pertama dalam 5 tahun ke depan kami fokus mengurangi kesenjangan antara Jakarta, Jawa dan luar Jawa, selama ini kegiatan perekonomian dan kepada penduduk masih terkonsentrasi di daerah jawa, dengan rencana pemindahan ibukota kita akan mengurangi kesenjangan di luar Jawa,”ucapnya.

Menteri PPN juga menegaskan Ibu Kota Negara nanti didesain bukan untuk menyaingi Jakarta, karena Jakarta dan akan menjadi kota bisnis.

Sedangkan rencana untuk pembiayaan Menteri PPN menyebut pembangunan akan di bebankan kepada APBN dan swasta, pemerintah daerah hanya diminta untuk menyiapkan lahan.

Sedangkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap lokasi pemindaham ibu kota antara lain bebas bencana, memiliki layanan dasar yang memadai, memiliki infrastruktur dasar, potensi konflik sosial yang minim, dan lahan luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.ril/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *