Tingkatkan Pengelolaan JDIH Biro Hukum Gelar Workshop

SEMARANG – Dalam rangka me­ningkatkan pengelolaan Ja­ri­ng­an Dokumentasi dan In­for­masi Hukum Nasional (JDIH), Bi­ro Hukum Setdaprov Kal­iman­tan Selatan menggelar workshop di Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang, belum lama tadi.

Workshop tersebut di­se­le­ng­ga­rakan untuk meningkatkan ku­a­l­itas Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai pengelolaan JDIH dalam pembangunan sis­tem informasi hukum berbasis tek­nologi informasi dan ko­mu­nikasi.

Acara itu diikuti organisasi pe­ra­ngkat daerah di lingkungan Pem­prov Kalsel, Bagian Hukum Sek­re­tariat Daerah Kabupaten/Ko­ta dan Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Kepala Biro Hukum Set­da­prov Kalsel, A Fydayeen me­ng­atakan, pentingnya pen­ye­le­ng­ga­raan workshop ini adalah un­tuk menyamakan persepsi antar ang­gota mengenai peningkatan ki­nerja serta pengkoordinasian da­lam pengelolaan JDIH di dae­rah.

“Workshop Peningkatan Pe­ng­elolaan JDIH yang dilak­sa­na­kan ini, mempunyai arti penting da­lam rangka menyamakan per­se­p­si, peningkatan kinerja dan ko­or­dinasi dalam mengelola Ja­ri­ngan Dokumentasi dan In­for­ma­si Hukum,” katanya.

Workshop yang me­ng­ha­dir­kan narasumber dari Biro Hu­kum Setjen Kementerian Dalam Ne­geri RI, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional serta BPHN Kementerian Hu­kum dan HAM RI itu juga mem­bahas langkah inovasi yang ha­rus diprogramkan untuk me­ni­ng­katkan pemahaman terhadap in­formasi hukum yang dised­i­a­kan.

Informasi hukum itu di­an­ta­ra­nya Pembentukan Data Center Pro­duk Hukum se-Kalsel, Pem­bentukan Aplikasi Android da­lam pengaksesan Produk Hukum Pe­merintahan di Kalsel, Fasilitasi Pe­ng­integrasian database website JDIH Kabupaten/Kota dengan BPHN secara mandiri, JDIH Award 2019 dan Menggandeng Sek­retariat Dewan untuk pe­ng­e­lo­laan JDIH pada Kantor DPRD Pr­o­vinsi Kalsel dan Kabupaten/Kota.

“Saat ini kebutuhan in­for­masi hukum tidak sekedar pada ke­tersediaan dokumen peraturan pe­rundang-undangan, tetapi juga di­perlukan pendekatan untuk me­ningkatkan pemahaman ter­ha­dap informasi hukum yang di­se­­diakan,” tambah Fydayeen. cin/ani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *