Warga Tunda Penutupan Jalan, Komitmen Mantan Bupati Dipertanyakan

©antara
BORNEO INDOBARA – Puluhan orang perwakilan enam desa Kecamatan Sungai Lomban dan Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, melakukan pertemuan dengan Kementerian Polhukam, manajemen PT Borneo Indobara (BIB) dan Pemkab Tanah Bumbu.

BANJARBARU – Puluhan ora­ng perwakilan enam desa Ke­ca­mat­an Sungai Lomban dan Ke­ca­matan Angsana, Kabupaten Ta­nah Bumbu, Kalimantan Se­la­tan, melakukan pertemuan de­ng­an Kementerian Polhukam, ma­na­jemen PT Borneo Indobara (BIB) dan Pemkab Tanah Bum­bu,  terkait pelunasan ganti rugi la­han batu bara, di Hotel Mercure Ban­jarmasin.

Salah seorang  perwakilan War­ga Desa Sebamban Baru H Sut­aji mengatakan, pertemuan itu unt­uk mencari solusi pelunasan gan­ti rugi lahan  yang dituntut war­ga, sejak tahun 2008 atas pe­ng­uasaan lahan 3.583 hektare oleh PT BIB.

“Warga sudah berkali-kali un­juk rasa, tapi tidak ada niat ba­ik dari PT BIB melunasi ganti ru­gi lahan milik warga. Bahkan, ang­gota DPR-RI Komisi II juga me­nengahi masalah ini, namun be­lum berhasil mencapai titik te­mu,” ujar H Sutaji, di Ban­jar­masin.

Menurut dia,  aset tanah mi­li­knya itu memiliki sertifikat res­mi dari Badan Pertanahan Na­si­onal (BPN) . Diutarakannya,  sebelum per­te­muan dengan Ke­men­ko­pol­hu­kam,  sekitar  4.000 warga enam des­a berniat menutup paksa area tam­bang Perjanjian Karya Pe­ng­u­sa­haan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT BIB me­ru­pa­kan anak perusahaan PT Sinar Mas Grup tersebut.

Namun, jelas dia,  Polres Ta­nah Bumbu mencegah karena men­dekati Pemilu 2019. Diutarakannya,  warga se­pa­kat menutup paksa tambang PT BIB, apabila manajemen pe­ru­sa­ha­an tetap menolak mengganti ru­gi lahan mereka seluas  3.583 hek­tare setelah Pemilu 2019.

Pada tahun 2017, ungkap dia,  PT BIB sempat m­e­ng­e­lu­ar­kan  dana Rp5 miliar melalui prog­ram  CSR untuk diberikan ke­pada  warga.

Sayangnya, ucap dia, dana di­kucurkan itu tidak jelas uju­ng­nya, karena pemilik lahan tidak per­nah menerima uang tersebut.

Dalam kaitan itu, sambung dia, pihaknya mempertanyakan ko­mitmen mantan  Bupati Tanah Bum­bu Mardani H Maming,  seo­lah lepas tangan setelah me­ne­ken surat perjanjian pen­ye­le­sai­an sengketa lahan tersebut.

Lebih lanjut  dia me­ng­e­mu­ka­kan, pertemuan dengan Ke­men­­kopolhuman belum me­ng­ha­sil­kan solusi karena masih di­bahas ke level pimpinan dan top manajemen perusahaan.

Dia  berharap,  pemerintah pu­sat segera bersikap atas seng­ke­ta lahan antara PT Borneo In­do­bara dengan warga  enam de­sa. an/mb03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *