KPU daerah serahkan urusan audit IT ke pusat

mb/yusuf
KALSEL SEHAT – Bupati H Abdul Wahid HK saat menanda tangani berkas komitmen bersama kolaborasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah bergerak untuk wujudkan kalsel sehat.
Lukmanul Hakim

AMUNTAI – Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Divisi Data dan Perencanaan Lukmanul Hakim menyerahkan sepenuhnya urusan Audit terhadap sistem teknologi informasi (IT) ke KPU Pusat apabila ingin me­ngh­in­da­ri dugaan kecurangan data pe­mi­lih maupun hasil penghitungan suara.

“Terkait audit IT merupakan domain KPU RI, kita di struktur KPU di tingkat kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi me­lak­sa­nakan semua aturan, petunjuk serta perintah dari KPU RI,” ujar Lukman di Amuntai, Kamis.

Lukman mengatakan, upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) hanya mengamankan data IT dari serangan hacker.

Dalam rangka kesiapan dan pengamanan data dari serangan hacker petugas KPU HSU menginstal dan mengupdate program antivirus dan memastikan sistem operasi software selalu update, menggunakan USB flashdrive secara aman.

KPU juga hanya menggunakan aplikasi resmi dan berlisensi untuk urusan kerja, menggunakan enskripsi untuk mengantisipasi dampak buruk jika perangkat hilang atau di curi, melakukan backup data secara teratur, dan menyusun dan menginventaris semua perangkat, pengguna dan peruntukannya.

Adanya isu kecurangan yang beredar di kalangan masyarakat terkait IT KPU yang m­e­ng­ha­rapkan dilakukan audit IT KPU, untuk membangun kepercayaan kepada publik, serta membangun kepercayaan peserta pemilu (KIPD) terhadap penyelenggara pemilu.

Audit IT KPU dimaksudkan untuk membuktikan apakah ada per­soalan dalam IT KPU me­nya­ng­kut soal pendaftaran pemilih, pen­daftaran peserta pemilu dan lainnya.

Sementara, Ketua Panwaslu HSU Syardani mengatakan, penghitungan suara sebaiknya dilakukan secara manual dan ber­jenjang, sehingga bisa di­per­ta­ng­gungjawabkan dan mudah untuk di monitor daripada berbasis IT.

“Masyarakat kita belum semua biasa melihat data di IT terkait pula dengan kepemilikan handpone and­roid dan kemampuan meng­gu­na­kannya dan.. jaringan internet yang tidak merata menjangkau ke semua pelosok,” ujar Syardani.

Menurutnya, sebaiknya keduanya bisa di gunakan dengan berbarangan, yakni secara manual tapi tetap juga menggunakan teknologi IT.

Sementara Politisi PAN HSU Syakir Jamil mendukung dilakukan audit pada sistem IT KPU agar DPT bermasalah dan penghitungan suara nanti bisa transparan dan tidak terjadi kecurangan.

Sementara anggota Tim kampanye Daerah (TKD) di HSU Fadillah ketika dikonfirmasi terkait perlu tidaknya dilakukan audit IT KPU lebih memilih tidak mem­be­ri­kan komentar.an/mb03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *