Janjikan Kemudahan untuk Pelaku Ekonomi Digital

Ilustrasi. ©google

JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Ke­menterian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pam­bu­di berjanji akan memberikan kemudahan impor ba­rang yang dibeli melalui e-commerce.

Tapi, pelaku e-commerce harus bersedia mem­bagiakan data transaksi mereka kepada pemerintah, khu­susnya data mengenai pembelian barang dari lu­ar negeri.

Heru menuturkan, kerja sama ini sudah ter­tuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 210 Ta­hun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Tran­saksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).  Pemerintah akan menjalin ko­mu­nikasi kembali dengan e-commerce untuk me­ng­implementasikan regulasi.

“(Dalam regulasi) itu, kita akan kerja sama de­ngan platform dalam bentuk sharing data,” ucap­nya ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam peraturan yang diteken akhir tahun lalu ini, Heru menambahkan, pemerintah akan meminta pe­la­ku e-commerce untuk menghitung dan me­ng­umpulkan bea masuk maupun pajak impor. Da­ta berupa jenis produk impor dan kuantitaya juga ha­rus disampaikan.

Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak yang su­dah ditunjuk para pelaku e-commerce sebagai per­wakilan bea cukai.

Heru optimistis, regulasi PMK 210 Tahun 2018 ini dapat mendorong perusahaan e-commerce untuk membagikan data transaksi. Upaya ini tidak han­ya menguntungkan pemerintah dalam meng­um­pulkan data, bea masuk dan pajak impor, juga pe­laku usaha. Sebab, mereka akan mendapatkan ke­mu­dahan dalam memasukkan barang impor tanpa perlu dicek kembali dokumennya saat barang itu melewati bandara.

Selama ini, Heru menggambarkan, pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai harus memperlakukan ba­rang impor itu sebagai barang umum lainnya, se­hingga harus dicek dokumen, harga dan kua­litasnya. “Padahal, sebenarnya, kita dengan mudah me­ngetahi informasi dari platform (e-commerce). Ini­lah (data) yang kemudian kami tarik,” katanya.

Saat ini, pemerintah bersama Badan Pusat Sta­tistik (BPS) sedang berupaya mendorong agar pe­ru­sahaan e-commerce memberikan datanya. Di an­taranya terkait omzet, investasi asing maupun lo­kal, jumlah transaksi, metode pembayaran, tenaga kerja hingga penggunaan teknologi.

Upaya ini dilakukan guna memahami pengaruh bis­nis online ini terhadap pembentukan Produk Do­mestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, untuk men­dukung perkembangan perusahaan rintisan atau start up, Kemenkeu berkomitmen memberikan in­sentif perpajakan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pi­haknya kini tengah mengkaji skema insentif seperti apa yang dapat diberikan. Perbincangan ini juga me­libatkan para pelaku ekonomi digital.

Sri menjelaskan, pemerintah tengah menunggu ha­sil survei yang sedang dilakukan oleh pelaku eko­nomi digital. Berdasarkan pemaparan dari Aso­siasi E-Commerce Indonesia (idEA), hasil survei baru dapat dirilis pada akhir tahun. “Dari situ, akan terlihat treatment apa yang akan diberikan, ter­masuk insentif,” ucapnya. rep/mb06

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *