Revisi Perda Pajak dan Retribusi Hindari Memberatkan Masyarakat

Revisi Perda Pajak dan Retribusi Hindari Memberatkan Masyarakat

H Khalilurrahman

MARTAPURA – Pada rapat paripurna DPRD Banjar, Senin (4/1/2019), mem­bahas revisi Perda Pajak Daerah dan Perda Ret­ribusi Jasa Umum Daerah diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat.

Rapat yang dihadiri 25 anggota dan pim­pinan DPRD Banjar, dan 20 anggota ab­sen itu, mengagendakan jawaban Bupati Banj­ar H Khalilurrahman atas pendapat umum dan saran sejumlah fraksi. Pada pan­dangan umum Raperda Perubahan Ketiga Perda No 3/2011 tentang Pajak Daerah serta Pe­rubahan Kelima Perda No 6/2011 ten­tang Retribusi Jasa Umum Daerah pada prin­sipnya sSemua fraksi setuju dibahas ke ta­hap selanjutnya.

“Pada intinya, semua fraksi setuju saja di­bahas ke agenda selanjutnya. Yang ter­penting, pajak maupun retribusi dibuat se­suai aturan atau tidak bertentangan dengan atu­ran yang lebih tinggi. Dan yang ter­pen­ting, tidak sampai membebani masyarakat ha­nya karena terpacu meningkatkan PAD,” harap Ketua DPRD Banjar H Rusli.

Sementara itu, Bupati Banjar H Kha­lilurrahman menyambut positif segala saran dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. Menurut Guru Khalil, perubahan tersebut me­mang mesti dilakukan karena per­kem­bangan usaha dan masyarakat juga semakin me­ningkat, sehingga harus dibarengi de­ngan tata aturan yang lebih update sesuai si­tuasi dan kondisi sekarang. “Kita memberi pen­jelasan tata cara membayar pajak bagi wa­jib pajak. Pemkab sudah me­nga­lokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa melihat status sosial. Se­moga pembahasan bisa rampung se­ba­gaimana harapan kita bersama,” bebernya.

Dari catatan kecil pers, Golkar me­ng­harap pajak terhutang tidak membebani ma­syarakat. Begitu juga akses kesehatan ma­syarakat miskin harus diperhatikan meski re­formasi bidang kesehatan harus berjalan. Sementara Gerindra memandang retribusi harus tidak jadi beban objek dan harus diseimbangkan dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun Demokrat berharap, revisi ini bisa meningkatkan PAD dan dan juga pelayanan sekaligus.  Nasdem juga senada bahwa revisi hendaknya lebih arif dan bijaksana.adi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *