RANTAU,- Wakil Bupati Tapin H Juanda membuka kegiatan sosialisasi pelayanan pos bantuan hukum desa/kelurahan Lingkup Pemkab Tapin, bertempat di aula Tamasa Kantor Setda Tapin, Senin, (29/09).
Kegiatan dihadiri Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenkumham Kalsel adalah Alex Cosmas Pinem sebagai narasumber dan Sekda Tapin Dr H Sufiansyah, Aspemkesra H Zainal Abidin, Kadis PMD Drs Rahmadi, dan Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan serta para kepala desa, Lurah dan Camat Se kabupaten Tapin.
Sebelum acara sosialisasi lebih dulu dilaksanakan peresmian pembentukan pos bantuan hukum desa/kelurahan se Tapin, oleh Kakanwil Kemenkumham Kalsel.
Atas nama pemerintah daerah Wakil Bupati Tapin H Juanda dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum provinsi kalimantan selatan, beserta dengan jajaran yang telah bersedia berkenan hadir untuk bersama-sama meresmikan pembentukan pos bantuan hukum desa/kelurahan sekabupaten Tapin, serta mengisi kegiatan sosialisasi kita pada hari ini.
Dalam kesempatan itu H Juanda mengucapkan banyak terima kasih kepada para camat, kepala desa dan lurah yang berhadir, yang telah memfasilitasi pembentukan Posbankum di desa/kelurahan sekabupaten Tapin.
Dikatakan H Juanda, kegiatan ini sangatlah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola pos bantuan hukum, dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mengingat pos bantuan hukum desa/kelurahan di wilayah kabupaten Tapin saat ini telah terbentuk 100% (seratus persen), yakni sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah pos bantuan hukum desa dan kelurahan.
Sebagaimana kita ketahui bersama, negara menjamin bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat kita di tingkat desa dan kelurahan yang mengalami kendala, baik dari sisi pengetahuan hukum, keterbatasan biaya, maupun akses terhadap layanan bantuan hukum.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para kepala desa dan lurah selaku juru damai dapat memahami pentingnya kehadiran pos bantuan hukum di desa maupun kelurahan.
Pos bantuan hukum ini bukan sekadar tempat pemberian konsultasi, melainkan juga wadah yang dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan informasi hukum, pelayanan mediasi dan negosiasi, pelayanan bantuan hukum dan advokasi, dan pelayanan rujukan advokad sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.{[her/mb03}]
