RANTAU,- Bupati Tapin H Yamani bersama Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, menghadiri acara penandatanganan komitmen bersama tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Auditorium BPK RI Kalsel. Banjarbaru, Kamis 25 September 2025.
Kegiatan dihadiri Andriyanto SE, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran, Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati, walikota dan Ketua DPRD se-Kalimantan Selatan.
Seperti yang diutarakan Bupati Tapin H Yamani, kegiatan ini merupakan momentum penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud nyata komitmen moral kita sebagai Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah secara jujur, tertib, dan bertanggung jawab.
Sebagaimana kita pahami bersama, laporan hasil pemeriksaan BPK memberikan arahan, rekomendasi, sekaligus peringatan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang kita lakukan hari ini adalah bentuk keseriusan kita untuk memperbaiki kekurangan, mencegah terulangnya kesalahan, serta meningkakan kualitas pengelolaan anggaran daerah, ujarnya.
Dalam kesempatan itu H Yamani menyampaikan, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Kalimantan Selatan atas bimbingan dan arahannya selama ini.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dengan sungguh-sungguh, cepat, dan tuntas, sehingga ke depan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik, transparan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mari kita jadikan kegiatan hari ini, sebagai pengingat bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. “Semoga komitmen yang kita tandatangani hari ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi daerah kita masing-masing, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dengan BPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.{[her/mb03}
